JAKARTA,quickq快区加速器官网 DISWAY.ID--Dalam kunjungan kerjanya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di NTT sudah bisa dikatakan darurat.

“Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari 2020, 2021 hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 jenazah pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” ujar Mahfud, Rabu 31 Mei 2023.

BACA JUGA:Pabrik Battery System Hyundai Mulai Jalani Pembangunan, Pasok Baterai Dalam Negeri

Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengaku dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk membentuk satuan tugas operasi khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurut Mahfud, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo maka  penanganan kasus TPPO dibagi dalam jangka pendek dan jangka menengah.

BACA JUGA:Kejutan! Erick Thohir Kantongi Nama-nama Calon Pelatih Pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Paling Keren!

Untuk jangka pendek sendiri, di Juni 2023 nanti sudah harus jelas pemetaan dan tahapan serta langkah-langkah yang akan diambil terkait pelaku-pelaku TTPO.

“Nanti akhir Juni, Presiden akan memanggil para menteri yang bersangkutan untuk membahas lebih lanjut soal langkah-langkah penanganan TPPO,” jelasnya.

BACA JUGA:EXO-CBX Umumkan Keluar dari SM Entertainment, Saham Perusahaan Langsung Anjlok!

Sementara untuk jangka panjangnya, Presiden akan memperbaharui Peraturan Presiden tentang gugus tugas TPPO itu sendiri. Di mana tambah dia akan ada perubahan struktur dan Kapolri akan menjadi ketua harian TPPO-nya.

Menurut Mahfud, TPPO itu sudah pasti ada sindikatnya, karena anehnya korban TPPO tinggalnya di NTT tetapi paspornya keluarnya di Pontianak atau keluar dari daerah yang lain.

BACA JUGA:Kepala BPN Tangsel Shinta Fokus Penyelesaian PTSL dan Mafia Tanah

“Tentu itu adalah sindikat. Nanti kita akan lihat dan akan kita perbaiki,” tegasnya.

Dalam pertemuan dengan sejumlah kepala negara dalam KTT ASEAN beberapa waktu lalu juga, Indonesia sendiri ujar dia meminta kepada semua negara anggota untuk bekerja sama yang lebih ketat memberantas TPPO itu karena levelnya dua.

• ·Program Kendaraan Listrik Pemerintah Tidak Tepat Sasaran, Pengamat: Jauh Panggang dari Api
• ·Jumhur: BUMN Mestinya Jadi Contoh Baik
• ·Trump Terapkan Tarif Impor Baja dan Alumunium Jadi 50 Persen!
• ·Gapai Kemuliaan Roadshow, Program Dakwah Interaktif dan Inspiratif
• ·3 Cara Pilih Kursi Kereta Api agar Tak Hadap Mundur
• ·Prabowo Setuju Gaji Hakim Dinaikkan, 'Mereka Punya Harga Diri, Tak Boleh Dibeli atau Disogok'
• ·Ekspor Minyak Sawit ke Uni Eropa Meningkat, Stok Dalam Negeri Turun
• ·Resep Putu Ayu, Kue Bolu Imut Bertabur Kelapa yang Lembut
• ·Gaet Turis Asing, Thailand Pertimbangkan Kembali Legalkan Kasino
• ·Simak Kunci Jawaban Sulingjar Paket A Guru SD
• ·Mengenal Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang Diberikan Jokowi ke 7 Satker Polri, Apa Itu?
• ·Dua Pasukan UNIFIL Terluka Kena Serangan Israel, Kasad Lakukan Evaluasi
• ·Mario Tersangka Dugaan Pencabulan, Pihak AG: Semoga Adil hingga Pengadilan
• ·400 Puskesmas di Daerah Terpencil Belum Punya Dokter Umum, Ini Kata Kemenkes
• ·Gapai Kemuliaan Roadshow, Program Dakwah Interaktif dan Inspiratif
• ·Kapan Hari Guru Nasional 2024? Cek Jadwalnya di Sini